DIDADAMEDIA, Bandung - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa APBD Jabar ikut terdampak pandemi COVID-19, saat menanggapi ribut-ribut permintaan tambahan bantuan provinsi (banprov) dari Kabupaten Bogor.

Pemkab Bogor mengajukan tambahan banprov setelah tak memiliki anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana longsor dan banjir yang terjadi selama periode Januari hingga Mei 2020.

"Jadi maksudnya sejak dini kita harus saling bisa memahami juga situasinya, sehingga ekspektasinya bisa lebih dirasionalisasikan dengan kondisi eksisting anggaran ke depannya juga. Saya tentu berharap, permohonannya bisa direalisasikan maksimal," ujar pria yang akrab disapa AW itu, di Bandung, Jumat (15/5/2020).

Menurutnya, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak dan retribusi dari masyarakat itu akan ikut melambat ketika perekonomian masyarakatnya terhambat.

"Dampak COVID-19 ini kan cukup besar konsekuensinya ke masalah kehidupan ekonomi kita. Jadi, bukan hanya warga saja yang terdampak, tapi ujung-ujungnya ya ke pemerintah juga," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar itu pula.

AW mengatakan, permintaan bantuan provinsi dari pemerintah daerah memang merupakan hal lazim, hanya saja kondisi APBD Jabar tahun 2021 yang ia prediksi akan mengalami kontraksi itu berpotensi mempengaruhi besaran bantuan keuangan yang akan diberikan.

"Permohonannya berapa, lalu diberikannya berapa, tentu Pemprov Jabar yang akan membuat pertimbangan dan memutuskannya, karena pemprov kan tidak semata-mata memandang Kabupaten Bogor saja," ujar AW.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan kepada Pemkab Bogor agar mengajukan tambahan bantuan provinsi pada tahun 2021, setelah pada tahun 2020 meningkat hingga dua kali lipat menjadi Rp255 miliar dari tahun 2019 yang hanya senilai Rp122 miliar.