DIDADAMEDIA, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ada 50 persen hingga 60 persen masyarakat Indonesia terbawah yang menerima manfaat dari stimulus jaring pengaman sosial Rp110 triliun.

“Dengan ekspansi bansos termasuk Kartu Prakerja kita perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan mencapai 50 persen sampai 60 persen terbawah jadi lebih dari separuh rakyat kita tersentuh oleh bansos,” katanya saat Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Sri Mulyani menjelaskan untuk anggaran Rp110 triliun itu terdiri dari Rp65 triliun untuk tambahan jaring pengaman sosial, Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, dan Rp20 triliun untuk penyesuaian anggaran pendidikan.

Sementara tambahan anggaran untuk jaring pengaman sosial Rp65 triliun terdiri dari program keluarga harapan (PKH) Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp15,5 triliun, Kartu Prakerja Rp10 triliun, dan diskon tarif listrik Rp3,5 triliun.

Kemudian juga untuk insentif perumahan Rp1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp19,6 triliun, serta program lainnya Rp6,5 triliun.

“Kalau Rp65 triliun dukungan untuk rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga. Ini sudah mencakup hampir di atas 40 persen terbawah dari penduduk Indonesia,” katanya.

Sedangkan anggaran Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar terdiri dari bantuan beras Rp10,5 triliun serta cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar Rp14,5 triliun.

Sri Mulyani merinci program PKH telah mencakup hampir 20 persen masyarakat termiskin, Kartu Sembako mencakup 35 persen masyarakat termiskin, dan diskon tarif listrik mencakup 50 persen masyarakat lapisan terbawah.

”Bantuan sembako untuk DKI akan diberikan bagi 1,3 juta penerima dan Bodetabek untuk 600 ribu penerima di luar penerima PKH dan Kartu Sembako sehingga mencakup hampir 60 persen kelompok terbawah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk bantuan tunai bagi masyarakat non-Jabodetabek yang akan diberikan di luar penerima PKH dan Kartu Sembako sebanyak 9 juta penerima sehingga akan mencakup hampir 50 persen kelompok terbawah.

Penerima bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non-Jabodetabek akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu, penerima Kartu Sembako mendapat bantuan Rp200 ribu, dan penerima Program Keluarga Harapan Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta.

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan masih terdapat BLT dana desa yang mencakup 11 juta keluarga penerima dan Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta penerima yang diprediksikan menyentuh hingga 60 persen masyarakat kelompok terbawah.

"Kalau dilihat layer-layer bansos ini memang ada kemungkinan yang dapat double tapi kami mencoba memberikan bantalan sosial kepada masyarakat terdampak,” katanya.