DIDADAMEDIA, Bandung - Penolakan terhadap bantuan sosial (bansos) dari Gubernur Jawa Barat untuk warga terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terus terjadi.

Setelah aksi penolakan warga di Kopo, Kota Bandung dan protes kepala desa di Kabupaten Subang serta Kabupaten Sukabumi, kini giliran aparat kewilayahan di Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon yang menolak bansos dari Pemprov Jabar/Gubernur Jabar.

Di Kabupaten Indramayu, penolakan terhadap bansos Gubernur Jabar terjadi di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat. Kuwu atau Kepala Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi pada Rabu (29/4/2020) mengatakan, penolakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menggelar musyawarah dan mufakat bersama masing-masing RT dan RW.

Penolakan dilakukan karena pemerintah desa setempat khawatir akan menimbulkan gejolak di masyarakat akibat jumlah kepala keluarga (KK) yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah yang disetujui Pemprov Jabar.

"Kita untuk sementara ini menolak bantuan tahap 1 dari Pak Gubernur karena dari jumlah semula yang diberikan 255 kuota lalu ditambah ada tambahan sebanyak 150 kuota jadi total 405 kuota, namun yang keluar itu hanya 54 kepala keluarga (KK) saja," ujar Asyriqin seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dari 54 KK itu juga datanya belum dibuka sampai hari ini oleh pihak PT Pos, kita tidak tahu siapa saja yang bakal menerima," ujar dia.

Sementara di Kota Cirebon, sebanyak 17 RW di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwunguk, menyatakan penolakannya mendistribusikan bansos dari Gubernur Jabar karena khawatir menimbulkan gejolak sosial dan diprotes warga yang tak mendapatkan bantuan.

Surat penolakan ditandatangani Ketua LPM Pegambiran dan 17 pengurus RW setempat yang ditujukan kepada Wali Kota Cirebon, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, DPRD Kota Cirebon dan Camat Lemahwunguk.

"Dari 249 RW di Kota Cirebon, yang mendapatkan bantuan hanya 874 (keluarga rumah tangga sasaran). Ya (cukup) disesalkan. Angka 3.981 KRTS ini usulan calon penerima manfaat di Kelurahan Pegambiran, cuma kenyataan tak seindah yang kita bayangkan. Kami sepakat menolak bantuan tersebut," ujar Ketua LPM Pegambiran Untung Mulyadi seperti dikutip dari laman Radar Cirebon.