DIDADAMEDIA, Bandung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memastikan tidak ada penambahan kecamatan yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial.

Untuk diketahui PSBB Bandung Raya yang mencakup Kota/Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang dimulai pada 22 April 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin menyatakan, pemberlakuan PSBB di KBB lebih fokus atau merujuk pada jumlah kasus COVID-19 di wilayah yang dominan dan terus mengalami peningkatan

"Jumlah kasus COVID-19 di Bandung Barat memang terus meningkat. Dari kasus itu dipakai sebagai dasar mengajukan PSBB bersama kabupaten/kota lain di Bandung Raya," ujar Asep di Ngamprah seperti dikutip dari rilis Humas Pemkab Bandung Barat, Jumat (17/4/2020).

PSBB parsial di KBB diberlakukan di empat kecamatan yakni Parongpong, Batujajar, Padalarang, dan Ngamprah.

Meski demikian di kecamatan lain yang tak masuk rencana penerapan PSBB seperti Kecamatan Lembang, sejumlah pemerintah desa mulai melakukan karantina wilayah parsial. Seperti pantauan DIDADAMEDIA, salah satunya dilakukan Pemerintah Desa Wangunharja.

Selama masa PSBB parsial tersebut, lanjut Asep, Pemkab Bandung Barat akan melakukan rapid test secara masif. Langkah yang pertama dilakukan yakni memetakan kasus positif COVID-19 di empat Kecamatan itu.

"Kalau melihat kasus di Korea Selatan, sebanyak 0,6 persen akan dilakukan rapid test. Tapi kita usahakan rapid test dilakukan untuk 0,8 sampai 1 persen warga di daerah yang PSBB," katanya.

Terkait penguatan ekonomi selama PSBB, Pemkab Bandung Barat juga tengah memperhitungkan anggaran untuk warga terdampak. Sejumlah bantuan baik dari pusat maupun dari Provinsi juga tengah disiapkan.

"Kita akan siapkan semuanya termasuk anggaran. Saat ini sedang dihitung secara detail semuanya," ucapnya.

Pusat informasi kasus COVID-19 juga sedang disiapkan untuk update berkala. Hal itu juga demi menangkal berita-berita bohong.