DIDADAMEDIA, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah anggaran biaya tak terduga (BTT) dari Rp25 miliar menjadi Rp100 miliar untuk penanggulangan wabah COVID-19 di wilayah setempat.

"Jadi sekarang BTT-nya semuanya Rp100 miliar," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Senin (13/4/2020).

Ia menuturkan, Pemkab Garut sebelumnya mengalokasikan anggaran tahun 2020 untuk BTT sebesar Rp25 miliar, kemudian dilakukan efisiensi anggaran dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga terkumpul sebesar Rp75 miliar.

Pergeseran anggaran dari seluruh dinas itu, kata dia, dari anggaran yang sebelumnya untuk makan dan minum, perjalanan dinas dan beberapa kegiatan lainnya yang tidak terlalu penting.

"Anggaran ada yang digeser, dari anggaran mamin (makan dan minum), perjalanan dinas, dan beberapa yang tidak urgent," kata Rudy.

Ia menyampaikan, anggaran BTT yang terkumpul itu tidak hanya untuk penanganan kesehatan, melainkan sektor lain seperti ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah COVID-19.

"Termasuk untuk itu (bantu melunasi utang warga) juga sudah masuk," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan menyatakan, pergeseran anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 itu disetujui oleh DPRD Garut, bahkan anggaran makan dan minum serta perjalanan dinas legislatif juga digeser ke BTT.

Menurut dia, upaya pergeseran anggaran itu penting dalam kondisi darurat saat ini untuk menanggulangi penyebaran dan penanganan orang terdampak wabah COVID-19 di Garut.

"Kita menilai efisiensi anggaran itu bagus, memang masalah penanganan COVID-19 ini harus menjadi komitmen bersama," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ia berharap, pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran BTT untuk COVID-19 itu dapat dilaksanakan secara optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Garut.

Anggaran itu, lanjut dia, tidak hanya untuk sektor kesehatan saja, tetapi sektor lain yakni persoalan ekonomi dan sosial yang ikut terdampak wabah COVID-19.

"Anggaran yang disiapkan ini untuk segala aspek, sosial ekonomi, bukan kontek kesehatan saja, dan ini akan terus kami awasi penggunaannya," katanya.