DIDADAMEDIA, Bekasi - Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni, menyarankan pemerintah menerbitkan kebijakan meliburkan sebagian buruh guna meminimalkan risiko penularan virus corona penyebab COVID-19.

Di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat, ia mengatakan bahwa pemerintah bisa meminta perusahaan di luar kategori strategis untuk meliburkan buruh sejalan dengan imbauan untuk mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang di satu tempat dalam satu waktu untuk sementara waktu guna meminimalkan risiko penularan COVID-19.

"Imbauan untuk berkumpul tidak akan efektif kalau tidak disertai kebijakan yang lebih konkret. Misalnya  meliburkan pekerja namun tetap membayar upah. Baru bisa skenario lockdown (penguncian wilayah) diberlakukan," kata Obon.

Sepanjang pabrik masih beroperasi, ia mengatakan, setiap hari buruh  bersama banyak orang di satu tempat, mulai ketika berada pada angkutan umum menuju pabrik, selama bekerja, sampai pulang ke rumah menggunakan angkutan umum.

Di daerah yang cenderung jumlah pasien COVID-19 meningkat, seperti Kabupaten Bekasi, ia mengatakan, opsi meliburkan pekerja patut menjadi bahan pertimbangan. 

"Jangan sampai terlambat. Jangan menunggu korban lebih banyak lagi, baru kemudian memutuskan untuk meliburkan (operasi) perusahaan," katanya.

Pada sisi lain, ia mengatakan, para pekerja harus mematuhi anjuran pemerintah untuk diam di dalam rumah saja jika tidak punya urusan mendesak serta menjaga jarak dengan orang lain guna menghindari penularan COVID-19 jika pemerintah memutuskan meminta sebagian perusahaan meliburkan perusahaan.

"Buruh juga harus disiplin. Kalau nanti diliburkan, dan memang tidak bekerja, harus diam di dalam rumah," kata dia.

Obon juga mengemukakan pentingnya pemerintah memberikan bantuan kepada warga yang pekerjaan dan kegiatan usahanya terdampak pandemi COVID-19. "Banyak yang tidak bisa bekerja sehingga tidak lagi memiliki penghasilan," katanya.