DIDADAMEDIA, Jakarta - Ekonom senior dan cendekiawan, Emil Salim, mengingatkan pemerintah, bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, dan menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Emil mengatakan hal tersebut sesuai konsep pembangunan yang mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disetujui dan diterapkan seluruh negara dunia sejak 2015.

“Setelah 2015 dunia sepakat pembangunan itu timbal balik jadi ekonomi masuk pada tabung sosial dan lingkungan sehingga dalam pembangunan ketiganya itu menyatu dalam satu matriks tidak terpisah-pisah,” katanya dalam Seminar Konsolidasi Demokrasi Menuju Keadilan Sosial, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Emil menuturkan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan berdampak timbal balik dalam penerapannya sehingga prioritas pemerintah harus menyertakan ketiga aspek itu. “Ada timbal balik antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak lagi terpisah sebab dalam membangun itu, ekonomi tidak mandiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan,” katanya.

Oleh sebab itu, Pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia ini menegaskan, terlepas dari upaya menarik investor ke Indonesia, Omnibus Law juga harus mengedepankan dua aspek lainnya agar memiliki manfaat lebih.

“Maka, lebih baik satu lagu bersama, jangan satu keroncong, lainnya lagu jazz. Ini  tidak baik. Harus sinkron. Jangan pilah-pilah kesinkronan  itu, ” seru dia

Ia mencontohkan, masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, yang salah satunya disebabkan penggunaan sumber daya energi batu bara, yang sebenarnya bertujuan menunjang perekonomian. Ia melanjutkan, bencana alam atau masalah lingkungan tersebut juga berdampak pada perekonomian itu,  Jadi, kata dia, jika tidak ada keseimbangan, seluruh upaya menjadi sia-sia.

“Terlepas dari pengusaha tapi kalau tidak mengindahkan pengolahan sumber daya alam, ada dampaknya bagi lingkungan. Masalah lingkungan ini menimbulkan biaya dan pukulan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan itu mengaku mengikuti pembicaraan terkait Omnibus Law yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Emil berharap, beleid tersebut dapat mengedepankan konsep SDGs. “Saya mengikuti komentar wawancara Jokowi di pelabuhan udara, Beliau katakan, prioritas sekarang yaitu ekonomi. Saya rasa, beliau ketinggalan, konsep pembangunan sekarang tidak lagi terpilah-pilah,” katanya.