DIDADAMEDIA, Bandung - Pemulangan ratusan WNI yang tergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Indonesia, sudah bukan menjadi prioritas pemerintah.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. Ia mengatakan, yang harus diprioritaskan saat ini yaitu pemerintah harus bergerak cepat membawa pulang WNI yang tidak terlibat ISIS meski di kawasan itu menjadi sasaran empuk dataran konflik.
Diprediksi WNI yang tidak terlibat ISIS terdiri dari Mahasiswa WNI sekitar 150 orang dan pekerja migran WNI jumlahnya sekitar 1,000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, dan Hama.
“Pemerintah perlu mencari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1.000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah. Karena tidak mudah dan tidak murah,” kata Farhan, Senin, (10/2/2020).
Disinggung soal pemulangan para eks ISIS itu, Farhan mengatakan dengan tegas, jika DPR telah menolak rencana tersebut. Farhan menyebut lembaga legislatif perlu menekan pemerintah yang telah menolak rencana itu.
“Dalam kapasitas itulah DPR RI perlu menekan pemerintah dengan menyimak suara-suara dari DPR RI, Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka,” kata Farhan.
BACA JUGA :
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS ke Tanah Air akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) bersama para menterinya.
Meski telah memberikan isyarat tak setuju memulangkan 600 WNI, Presiden RI Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ia pun berharap hasil rapat menghasilkan sikap yang mendukung agar pemulangan tak dilakukan.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," ujar Jokowi.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS berisiko tinggi.
“Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” ucapnya, Kamis 6 Februari 2020.
