DIDADAMEDIA, Jakarta - Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa tahap pertama Tahun Anggaran 2020 senilai Rp97,7 miliar yang ditargetkan dapat mempercepat pembangunan di desa.

"Percepatan ini tetap mengikuti persyaratan proses penyaluran dana desa yang saat ini pemberiannya bagi desa yang layak salur," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, desa layak salur itu di antaranya di Kabupaten Madiun, Gorontalo, Manggarai Barat, Balangan, Pringsewu, Kolaka Timur, Natuna, dan Kabupaten Bantaeng.

Alokasi dana desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp72 triliun untuk 74.953 desa di seluruh Indonesia dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Artinya, rata-rata desa memperoleh dana sebesar Rp960,6 juta atau melebihi rata-rata 2019 sebesar Rp933,9 juta.

Mulai 2020, lanjut dia, penyaluran dana desa melalui mekanisme penyaluran Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan penyaluran RKUD pada Rekening Kas Desa (RKD) pada tanggal dan waktu yang sama.

Melalui mekanisme itu, harapannya, desa lebih cepat diterima desa, pengendapan dana desa pada RKUD tidak terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota.

Penyaluran Dana Desa berdasarkan desa yang layak salur sehingga pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran dana desa kepada KPPN setiap minggu setelah melengkapi dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

Porsi penyaluran dana desa tahun ini mengalami perubahan yakni tahap I, II, dan III masing-masing sebesar 40 persen, 40 dan 20 persen.

Persyaratan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2020 untuk setiap tahapannya yakni tahap pertama meliputi peraturan bupati/wali kota tentang penetapan rincian dana desa, Perdes APBDesa, surat kuasa pemindahbukuan, dan surat pengantar dokumen persyaratan.

Tahap kedua meliputi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran 2019, laporan realisasi penyerapan sampai tahap I tahun 2020 rata-rata minimal 50 persen, dan capaian keluaran rata-rata minimal 35 persen dan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan.

Terakhir, tahap ketiga meliputi laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II tahun 2020 rata-rata minimal 90 persen.

Kemudian, capaian keluaran rata-rata minimal 75 persen, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan Surat Pengantar Dokumen Persyaratan.