DIDADAMEDIA, Bogor - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memastikan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kab. Bogor yang terdampak bencana tanah longsor.

“Apa yang diharapkan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor dan oleh masyarakat, untuk dirapatkan di tingkat provinsi. Dan selanjutnya (hasil rapat) dilaporkan ke Pemerintah Pusat,” kata Uu saat meninjau Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor, Rabu (15/1/20).

Berdasarkan laporan Bupati Bogor, kata Uu, 11 desa di Kecamatan Sukajaya diperkirakan sudah tidak bisa dihuni kembali. Oleh karena itu, relokasi ribuan Kepala Keluarga (KK) di 11 desa tersebut menjadi salah satu solusi untuk diupayakan.

Menurut Uu, Pemda Provinsi Jabar akan menggelar rapat bersama Pemerintah Pusat dan Pemkab Bogor untuk membahas rencana relokasi tersebut.

"Disaat saya bertanya kepada Ibu Bupati dan masyarakat yang terkena bencana. Masalah makan terpenuhi, masalah pakaian ada yang bantu, kesehatan ada yang bantu. Tetapi, terlalu lama di sini selama kurang lebih 14 hari, banyak yang sakit terutama anak-anak," ucapnya.

"Maka, yang diminta adalah masalah perumahan. Di mana solusinya, secara bertahap, pertama, mencari rumah untuk disewa. Karena terlalu lama di sini. Setelah itu, kita akan lakukan upaya relokasi. Apa yang disampaikan ibu bupati akan ditindaklanjuti," tambahnya.

Uu pun meminta kepada para relawan untuk memerhatikan tempat ibadah di pengungsian. "Kemudian yang minta diperhatikan toilet dan lain-lain. Berbagai pihak sudah bekerja sama. Semua sudah komplet, pentahelix sudah berjalan di tempat ini," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa Masa Tanggap Darurat Bencana di Kab. Bogor akan diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan. Dia juga memastikan, bantuan logistik untuk warga terdampak cukup.

"Kita tidak minta nilai (rupiah), tapi apa yang bisa dibantu provinsi kami terima. Tadi, sudah Pak Uu sampaikan, bahwa Pak Uu meninjau, mencatat kebutuhan di sini apa, nanti disampaikan," kata Ade.

"Dan relokasi tidak sembarangan tempat. Tanahnya harus diidentifikasi apakah aman atau tidak. Saya akan sampaikan ke kementerian terkait soal relokasi. Kalau soal makanan, pakaian dan lain- lain sudah cukup. Terpenuhi," tambahnya.