DIDADAMEDIA, Jakarta - Pemerintah diminta mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia menyusul eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang semakin memanas beberapa waktu terakhir ini.

"Pemerintah sudah sejak awal harus siap dan mencari langkah-langkah antisipasi. Konflik AS-Iran akan mendongkrak harga minyak dan memaksa defisit neraca migas naik. Padahal, defisit migas sudah mulai surut pada 2019," kata Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut politisi PKS itu, konflik AS dan Iran memberikan tekanan yang cukup berarti bagi ekonomi dunia, dan satu hal yang paling terasa adalah kenaikan harga minyak.

Sedangkan di Indonesia, ia mengingatkan setidaknya pada jangka pendek pengaruh konflik AS-Iran akan terlihat dari pergerakan rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan.

Menurut Ecky, pada periode Januari-November 2018, defisit migas mencapai 12,3 miliar dolar AS dan pada Januari-November 2019 turun menjadi 8,3 miliar dolar AS.

Jika nantinya harga minyak jauh di atas asumsi APBN, lanjutnya, mau tidak mau pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi yang dapat memberatkan rakyat.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan konflik Amerika Serikat dan Iran berpotensi semakin memperparah perekonomian global yang sebelumnya telah tertekan akibat masalah lain.

Ia menuturkan berbagai konflik lain seperti perang dagang AS dan China, Brexit, serta isu Bolivia telah membuat perekonomian dunia termasuk Indonesia menjadi berat sepanjang beberapa tahun belakangan.

"Konflik itu memperparah ekonomi global karena pertumbuhannya sampai sekarang belum stabil. AS-Iran menjadi salah satu dari beberapa variabel yang mengganggu ekonomi global," katanya.

Di sisi lain, Bahlil menilai Indonesia berpotensi untuk mendapat manfaat dari konflik antara kedua negara tersebut melalui sektor investasi. Namun, ia  belum bisa memastikan besaran investasi yang masuk ke Indonesia akibat adanya konflik tersebut dan masih mengkaji secara keseluruhan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan sudah memiliki solusi untuk mengatasi lonjakan harga minyak akibat konflik AS-Iran tersebut.

"Jika memang nanti terjadi harga minyak yang tinggi, kita sudah bisa punya pengalaman dan solusinya, langkah langkah apa yang bisa kita lakukan," kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.