DIDADAMEDIA, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat untuk mengisi kegiatan sosial dan ekonomi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau setelah kapal-kapal China meninggalkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/1/2020) juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi meributkan hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut dan mengisi ZEEI Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Kita nggak usah ribut-ribut lagi. Kita isi sekarang Natuna itu dengan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan secara lebih proporsional daripada kosong," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebutkan, saat ini sudah tidak ada kapal nelayan China dan maupun kapal penjaga pantai China yang berlayar di ZEE Indonesia.

Sebelumnya kapal-kapal ikan China masuk ke ZEEI Perairan Natuna Utara dengan menyalakan automatic identification system (AIS) sehingga terdeteksi oleh Indonesia.

"Namun, sekarang kapal-kapal tersebut sudah berada di luar ZEEI. Karena nampaknya sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak tidak menghidupkan AIS-nya, automatic identification system, biasanya kemarin kan sangat provokatif masuk kapal menghidupkan gitu seakan-akan nampak, sekarang sudah nggak ada sudah diluar semua," tutur Mahfud.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan, kapal-kapal China yang sebelumnya melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah ZEE Indonesia.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan bapak Presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, menanggapi perkembangan di Natuna.

Ia menduga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, China.

"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," katanya.

Sudah tidak ada lagi, (coast guard) sudah ada lagi di ZEE, kata Sisriadi menegaskan. Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi pengamanan di wilayah Natuna tetap dilakukan. TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin.

"Untuk intensitasnya kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan," ucap mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.