DIDADAMEDIA, Bandung - Menteri Agama Fachrul Razi, menyarankan setiap majelis taklim mendaftarkan kelompoknya. Hal itu bertujuan untuk memudahkan Kemenag melakukan pembinaan.

Hal itupun kembali membuat pro dan kontra di masyarakat. Menanggapi itu Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan kebijakan terkait yang hal yang dimaksud, agar dapat diperjelas secara rinci.

"Ini harus ada penjelasan yang komprehensif. Jangan hanya sekedar melempar wacana, ini kan sudah beberapa kali Menag (memberikan pernyataan kontroversi), jadinya kan blunder," ucap Rafani, di Bandung, Kamis (5/12/2019).

Apa wacana yang di keluarkan Kemenag, menurut dia, jangan sampai menjadikan kebijakan ini berkaitan dengan pengawasan pada Majelis Taklim. Pasalnya, hal ini bisa menodai kebebasan masyarakat dalam beragama.

"Nanti orang bisa saja mengkaitkan dengan kebebasan beragama, jadi terasa agak dibatasi," tegas Rafani.

Namun, jika kebijakan itu hanya untuk kebutuhan pendataan Kementrian Agama semata, MUI Jabar tidak keberatan. Ia pun mengaku telah didatangi beberapa kelompok Majelis Taklim. Namun, kedatangan mereka mayoritas menanyakan kejelasan akan kebijakan tersebut dan bagaiamana menyikapinya.

"Jadi kemarin ada yang datang, cuma lebih kepada meminta penjelasan. Namun, kami tidak bisa memberikan penjelasan pasalnya itu kan kebijakan kemenag," tutur Rafani.

Rafani meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi kebijakan tersebut. Pasalnya, pembuktian maksud dari kebikakan itu belum dapat dikategorikan tepat atau tidak tepat.

"Jadi jangan reaksioner gitu. Coba kita lihat dulu lah bagaimana maksud dari gagasan itu," pungkasnya.