DIDADAMEDIA, Bandung - Survei Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada 5 November 2019 menyebut tingkat pengangguran di Jawa Barat naik dari persentase 7,73 persen per Februari 2019 menjadi 7,99 persen per Oktober 2019.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil lambat mengentaskan kemiskinan di Jabar.

"Banyak tutup dan berpindahnya pabrik ke provinsi lain, hal ini disebabkan lambannya Gubernur dalam memutuskan kebijakan pengupahan yang responsif terhadap perkembangan dan kegentingan yang terjadi di masyarakat,” kata Asep, Senin (18/11/2019).

Kebijakan yang dikeluarkan Emil sapaan Gubernur Jabar, belum berdampak serius dan memengaruhi industri di Jawa Barat agar tetap bertahan meski penetapan upah menjadi indikasi yang dipersoalkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai gagal memikirkan dan merencanakan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan yang dapat menjadi pelindung bagi dunia industri dan para pekerja untuk mempertahankan pekerjaannya.

“Dan sama sekali tidak merespons kebutuhan Jawa Barat untuk menarik investasi baru dengan tujuan mengurangi angka pengangguran,” ucapnya.

Jawa Barat menduduki posisi kedua dengan tingkat pengangguran sebanyak 7,99 persen. Untuk yang pertama diduduki oleh Banten yang mencapai presentase 8,11 persen.