DIDADAMEDIA, Bandung - Sebanyak 400.000 jiwa atau sekitar 79.000 kepala keluarga (KK) di Kota Bandung tercatat sebagai warga miskin dan sangat miskin. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berupaya tekan angka tersebut lewat program penanggulangan kemiskinan.

Diantaranya, hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

"Dari pemetaan bisa terlihat daerah dan problemnya. Solusi diberikan sesuai dengan kebutuhannya," jelas Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Rabu (13/11/2019).

Pemerintah Kota Bandung bertekad terus menekan angka kemiskinan. Targetnya, pada 2023 mendatang, angka kemiskinan menjadi 3,14 persen. Pada tahun 2018 lalu, angka kemiskinandi Kota Bandung berada di 3,57 persen.

Maka, untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, Yana meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Agar tepat sasaran, Ia juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar.

"Bappenas dan Bappeda mempunyai program apa saja? Nanti akan kita bagi program-programnya supaya treatmentnya kena. Meskipun anggaran terbatas, tetapi bisa terintergrasi, maka terpenting itu tepat sasaran,”   tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, kegiatan tersebut bermaksud menyamakan persepsi berbagai hal tentang penanggulangan kemiskinan. "Selain SKPD, komunitas juga ikut serta. Hal seperti ini perlu kita beri ruang karena sesuai misi kelima yakni partisipasi dan pembiayaan non APBD sangat utama," jelasnya.