DIDADAMEDIA, Jakarta - Plt Ketua Umum PSSI Iwan Budianto dan Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria menemui Menpora Zainudin Amali di Gedung Kemenpora, Jakarta, Selasa (29/10/2019), membahas soal Piala Dunia U-20 tahun 2021.
“Kami melaporkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2021. Kami memberitahukan kepada Menpora bagaimana prosesnya hingga Indonesia bisa dipilih dan selanjutnya, apa yang bisa kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah untuk suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia tersebut,” ujar Iwan Budianto.
Menurut Iwan, membutuhkan proses yang panjang sampai akhirnya Indonesia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021, mengungguli calon lainnya Brasil dan Peru.
BACA JUGA :
PSSI menggalang komitmen dari negara-negara di bawah naungan Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF) dan mendapatkan dukungan pula dari federasi sepak bola beberapa negara Asia seperti Qatar, Bahrain dan Jepang.
Namun, Iwan menegaskan bahwa semua hal itu hanya akan menjadi sia-sia tanpa adanya jaminan dari pemerintah Republik Indonesia (government guarantee). Presiden Joko Widodo, yang pada Februari mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Persepakbolaan Nasional, memberikan dukungan penuh.
“Kami berterima kasih yang luar biasa kepada Pak Presiden, kepada pemerintah, kepada menteri-menteri yang terkait karena tanpa jaminan pemerintah, Indonesia tidak akan bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 ini,” kata dia.
Sementara Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto menyebut bahwa pihaknya mengapresiasi kedatangan PSSI. Menpora Zainudin Amali, lanjut Gatot, memberikan arahan mengenai langkah yang harus dilakukan terkait persiapan Piala Dunia tersebut.
“Pak Menpora tadi menjelaskan bahwa pemerintah melakukan hal yang berkaitan dengan regulasi pemerintah seperti renovasi stadion, pajak, tenaga kerja asing dan sebagainya," tutur Gatot.
"Bahkan ada info yang menyatakan bahwa hari Kamis ini kami diundang oleh kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan karena Menkeu adalah salah satu yang menandantangani jaminan pemerintah. Bayangkan, Keppresnya belum keluar, Inpresnya belum keluar, tetapi Kementerian Keuangan cepat sekali bergeraknya,” tuntasnya.
