DIDADAMEDIA, Jayawijaya - Presiden Joko Widodo berjanji menindaklanjuti usulan pemekaran provinsi di Pulau Papua, yaitu Provinsi Papua Pengah, yang akan ditempatkan di pegunungan tengah Papua.

Berbicara di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, dia mengatakan banyak usulan pemekaran yang diterima. "Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti," katanya.

Berdasarkan data yang dia terima, jumlah usulan pemekaran kabupaten, kota dan provinsi yang diterima adalah 183.

Jokowi mengatakan usulan pemekaran Provinsi Pegunungan tengah Papua menjadi pekerjaan rumah setelah kembali ke Jakarta. "Begitu dibuka satu, yang lain pasti antri di depan kantor saya setiap hari. Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti," katanya.

Usulan pemekaran itu disampaikan saat Jokowi bertatap muka bersama tokoh-tokoh masyarakat di Hotel Grand Baliem Jayawijaya. Usai pertemuan di Hotel Grand Baliem, dia menuju bandara untuk meninggalkan Wamena.

Selain itu, Jokowi juga menargetkan percepatan rehabilitasi infrastruktur pasca-kerusuhan di Wamena, Papua.

Pada hari ketiga kunjungan kerja di Provinsi Papua dan Papua Barat, Presiden meninjau langsung Pasar Wouma di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin.

Presiden menjelaskan rehabilitasi pasar akan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

"Pasar Wouma ini merupakan pasar di mana rakyat, masyarakat menjual produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat di Wamena dan di sekitar Wamena. Baik itu dalam bentuk sayur, buah-buahan, dan juga barang-barang logistik yang diperlukan masyarakat Wamena dan sekitarnya. Sehingga ini kita berikan prioritas, didahulukan," kata Presiden usai peninjauan.

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Widodo meninjau pasar tersebut. Rehabilitasi Pasar Wouma ditargetkan Kepala Negara rampung dalam 2 pekan dengan bantuan dari Zeni TNI.

"Tadi saya sudah berikan target 2 minggu rampung, dikerjakan oleh Zeni selesai. Insya Allah selesai 2 minggu. Sudah langsung bisa dipakai, sehingga kegiatan ekonomi yang berada di pasar ini kembali pulih secepat-cepatnya," imbuhnya.

Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk merehabilitasi rumah warga maupun rumah toko (ruko) yang rusak akibat kerusuhan.

Menurut Kepala Negara, perbaikan rumah warga akan dikerjakan secara swakelola, kerja sama Zeni dengan BUMN, agar lebih cepat.

"Ini kita ingin semuanya dikerjakan cepat, kembali semuanya normal, ekonomi juga bergerak kembali normal. Saya kira itu yang kita harapkan di Wamena. Bukan hanya ekonomi di Wamena dan sekitarnya, kita harapkan di Tanah Papua juga sama. Saya mengecek beberapa di Papua Barat, di sini, akan normal kembali," demikian Presiden dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

Sementara itu, untuk rehabilitasi kantor Bupati akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga saat ini, menurut Kepala Negara, perbaikan tersebut masih dalam proses.

"Yang penting cepat dikerjakan, anggarannya dari (Kementerian) PU," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengimbau agar seluruh masyarakat belajar yang terbaik dari pengalaman dan memegang komitmen untuk bersatu membangun Tanah Papua.

"Kalau yang berada di sini semuanya memegang komitmen untuk tetap selalu bersatu, bersama-sama membangun Tanah Papua, saya kira kesejahteraan dan kemakmuran akan cepat kita peroleh," ujar Jokowi.

"Saya kira aparat TNI dan Polri siap menjamin keamanan agar roda ekonomi yang ada kembali normal. Ya negara ini, Indonesia adalah negara besar. Jadi kalau ada masalah, ada problem kita selesaikan. Yang paling penting masalahnya selesai," ujarnya.

Sebelum meninjau pasar, Presiden Jokowi terlebih dahulu meninjau dan mendengar penjelasan proyek pengembangan Bandara Wamena. Dari Pasar Wouma, Presiden lalu meninjau kantor Bupati Jayawijaya yang juga menjadi titik kerusuhan di Wamena.

Saat berada di Pasar Wouma, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Bupati Jayawijaya Jhon Banua.