DIDADAMEDIA, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan kepada pemerintah agar dapat benar-benar menuntaskan beban yang kerap dihadapi oleh pengusaha nasional di berbagai daerah.
"Para pengusaha sangat berharap Kabinet Indonesia Maju bekerja profesional sehingga mampu membuat gebrakan dan terobosan positif guna menstimulasi peningkatan iklim usaha, memperkecil hambatan yang ada, serta menyelesaikan permasalahan dan tantangan perekonomian Indonesia," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, di Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Menurut Hariyadi, membangun komunikasi dan koordinasi lintas kementerian serta sektoral merupakan kunci utama yang harus segera diwujudkan guna membangun kepercayaan pasar terhadap iklim usaha di Indonesia.
Apindo sebagai mitra pemerintah, ujar dia, siap memberikan masukan yang membangun dan konstruktif kepada kabinet Presiden Jokowi, serta bersinergi dalam program-program dari pemerintah.
Ia mengungkapkan, sejumlah permasalahan yang menjadi beban pengusaha antara lain rendahnya kompetensi SDM, tingginya biaya logistik-transportasi, serta regulasi yang rumit dan tumpang tindih.
Persoalan lain, lanjutnya, adalah minimnya koordinasi dan komunikasi lintas-sektoral serta antara pusat dan daerah, serta tingginya biaya bahan baku impor.
Sebagaimana diwartakan, kalangan dunia usaha mengkritisi tim ekonomi dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang dinilai masih didominasi oleh kader partai politik.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai susunan tim ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin di luar ekspektasi dan harapan dunia usaha.
"Sebelum Presiden mengumumkan anggota kabinet Indonesia Maju, kami sudah memberikan masukan agar presiden dalam menetapkan anggota kabinet, khususnya yang membidangi ekonomi agar lebih selektif dan diharapkan jangan ada warna politik alias murni professional sehingga dalam menjalankan tugasnya benar-benar murni tidak ada kepentingan partai dalam mengambil kebijakan," katanya.
Namun, nyatanya tim ekonomi masih didominasi kader partai politik seperti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menko Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan yang murni dari kalangan profesional adalah Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala BKPM dan Menteri PUPR.
Sarman yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) itu mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik harus mampu memberikan sinyal bahwa mereka akan mengabaikan kepentingan partai serta mampu menyakinkan semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas dan dunia usaha.
"Kami menunggu terobosan yang akan dilakukan dalam tiga atau enam bulan ke depan, khususnya bagaimana strategi stabilisasi harga pangan untuk menekan inflasi dan menaikkan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan gejolak ekonomi global dan perang dagang Amerika dan China," katanya.
