DIDADAMEDIA, Jakarta - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjutak mengharapkan menteri lingkungan hidup dan kehutanan yang baru memiliki komitmen kuat dan politik lingkungan yang jelas untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup Indonesia.

"Hal paling penting adalah menteri LHK baru punya komitmen untuk melindungi hutan dan lingkungan Indonesia. Caranya punya kejelasan visi yang dapat menyeimbangkan pernyataan Presiden yang baru-baru ini mengutamakan investasi," ujar Leonard dalam konferensi pers  di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

Menurut dia, mengacu pada pidato Jokowi dalam beberapa kesempatan yang akan mendorong lebih banyak investasi maka diperlukan langkah seimbang untuk menyelamatkan lingkungan.

Dia mengatakan tidak menolak adanya investasi namun, ujarnya, perlu pemilahan agar tidak semua jenis investasi masuk Indonesia.

Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan, ujarnya, menginginkan agar investasi yang masuk adalah yang tidak akan semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Untuk itu menteri LHK yang baru harus kuat menegakkan kerangka peraturan dan regulasi yang menjamin perlindungan hutan dan lingkungan," tegasnya.

Jika, kata dia, menteri LHK baru yang akan dilantik di Kabinet Kerja II mewakili kepentingan korporasi maka lingkungan hidup Indonesia akan berada dalam kondisi yang semakin sulit.

Pemerintah sudah seharusnya semakin memperkuat komitmen akan menjaga lingkungan hidup dan kehutanan, karena sebagai pemilik hutan tropis dengan luas tutupan terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki salah satu peran sebagai paru-paru dunia.

Apalagi Indonesia sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, ujar Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, yang juga hadir dalam acara tersebut.

"Komitmen iklim Indonesia adalah jangkar berbagai kebijakan korektif terkait perlindungan hutan dan lahan gambut, yang bertumpu pada moratorium hutan, moratorium sawit, restorasi gambut dan perhutanan sosial,” tegasnya.