DIDADAMEDIA, Jakarta - Presiden  Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak melarang syukuran maupun arak-arakan para pendukungnya untuk memeriahkan pelantikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

"Ya kalau mau syukuran juga tidak apa-apa, kan syukur, kalau mau arak-arakan juga tidak apa-apa ada arak-arakan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Jokowi, sapaan akrab orang nomor satu di republik ini,  menyampaikan hal itu usai bertemu 10 orang pimpinan MPR di Istana Merdeka, yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) serta para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah (Fraksi PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai NasDem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), Fadel Muhammad (DPD). Sedangkan Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Saya juga menyampaikan, penyelenggaraan upacara dan perayaan pada pelantikan berlangsung sederhana saja tapi juga tanpa mengurangi kehikmatan dan keagungan acara itu," tambah Presiden.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea menjelaskan, setelah pelantikan, Jokowi dan Ma'ruf Amin, didampingi istri masing-masing yaitu Iriana Jokowi dan Wuri Estu Handayani, akan diarak.

Titik awal arak-arakan yaitu dari Patung Kuda ke Istana Merdeka. Panitia juga menyiapkan enam panggung sekaligus lokasi untuk menonton bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada pukul 13.10 WIB.

Setelah pelantikan, panggung-panggung hiburan dan gelar budaya kembali berlanjut seraya menunggu Jokowi-Ma'ruf tiba di Istana Merdeka. Selain itu ada juga doa bersama, hingga kuliner rakyat.

Soal pernyataan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono yang menegaskan, pihaknya tak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang hendak berdemonstrasi sejak 15-20 Oktober 2019 agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden kondusif dan hikmat, Jokowi mengatakan, konstitusi menjamin penyampaian pendapat.

"Namanya demo, ada jaminan konstitusi, (soal larangan), ya tanyakan kepada Kapolri," tambah Presiden.

Panglima Kodam Jaya, Eko Margiyono juga menegaskan jika ada aksi demonstrasi bertepatan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden, itu merupakan tindakan ilegal. Ia menegaskan tak akan menindaklanjuti izin demonstrasi pada hari tersebut.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara berencana berunjuk rasa pada saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden, jika pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Presiden menegaskan tidak ada perintah untuk melarang demonstrasi. "Tidak ada (perintah larangan demonstrasi)," tegas Presiden.