Bulog Ambil Alih Pengelolaan BPNT

bulog-ambil-alih-pengelolaan-bpnt . (Adriansyah/PINDAINEWS)

DIDADAMEDIA, Bandung -- Guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat ekonomi lemah, pemerintah menggulirkan Program Beras Masyarakat Miskin (Raskin), yang kemudian berganti nama menjadi Program Beras Masyarakat Sejahtera (Rastra). Selanjutnya, program Rastra kembali berubah menjadi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Idealnya, BPNT, yang merupakan program pemerintah, pengelolaannya pun dilakukan pemerintah, melalui lembaga yang selama ini berkecimpung dalam bidang pangan, yakni Bulog. Akan tetapi, selama pelaksanaannya, Bulog "hanya" berperan" sebagai penyedia dan penyalur beras.

Ironisnya, selama bergulirnya program BPNT, tidak ada pelaporan yang menyatakan berapa banyak beras yang tersalurkan kepada para penerimanya, yang di Jabar, jumlahnya mencapai 2,5 juta penerima.

"Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial, kami mendapat instruksi untuk kembali mengelola beras BPNT," tandas Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jabar, Benhur Ngkaimi, di kawasan Jalan Soekarnohatta Bandung, akhir pekan kemarin.

Benhur mengemukakan, pihaknya menerima tidak sedikit pelaporan dan infromasi bahwa banyak masyarakat yang dirugikan. Misalnya, jelas dia, berdasarkan peraturan, setiap masyarakat penerima, menerima dana bantuan dalam bentuk kartu yang bernominal Rp 110 ribu. 

Idealnya, jelas dia, masyarakat menerima beras medium sekitar 9.10 kilogram. Yang terjadi, jelas Benhur, berdasarkan informasi itu, banyak masyarakat yang hanya menerima beras sebanyak 7-8 kilogram. Berarti, jelasnya, harga jual beras medium pada program BPNT itu melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 9.450 per kilogram.

Sebagai contoh, ungkap dia, di Indramayu, masyarakat penerima hanya memperoleh beras medium sebanyak 7 kilogram plus 2 butir telur. Alasannya, jelas dia, beras tersebut merupakan premium. "Masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang perbedaan beras medium dan premium. Kami menduga, ada oknum yang mencari keuntungan pada program BPNT," duga Benhur.

Secara teknis, ucap Benhur, pihaknya mulai mengambilalih pengelolaan BPNT pada Oktober 2019. Karenanya, tegas dia, pihaknya terus menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Editor: redaktur

Komentar