DIDADAMEDIA - Delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis mengunjungi Kantor Wali Kota Nur Sultan, Kazakhatan, untuk mempelajari bagaimana negara itu sukses memindahkan ibu kota negara itu dari Almaty ke Astana.

Di sela-sela Pertemuan Parlemen Negara-Negara Eurasia ke-4 (The 4th Meeting of Speakers of the Eurasian Countries’ Parliaments/MSEAP) yang digelar di Nur-Sultan, Ibu Kota Kazakhstan, Senin, Darmayanti didampingi Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono dan 11 Anggota DPD lainnya.

Rombongan diterima langsung oleh Deputi Wali Kota Nur Sultan, Malika Bektorova dan Direktur Astanagenplan Kazakhatan, Arseniy Pirozhkov.

Pada kesempatan itu, para delegasi mendengarkan paparan mengenai pemindahan ibu kota yang dilakukan negara tersebut dari Almaty ke Astana (kini Nur Sultan).

Selain mendapat gambaran proses pemindahan ibu kota yang dikemas dalam bentuk video, juga dipaparkan rencana pengembangan ibu kota Nur Sultan ke depan melalui maket dan miniatur berukuran besar.

"Kunjungan ini memberikan banyak pelajaran dan referensi bagaimana Kazakhstan berhasil memindahkan ibu kota termasuk bagaimana perkembangannya saat ini," ujar Darmayanti.

Banyak yang bisa dipelajari, mulai dari proses keputusan penetapan ibu kota, pembangunan infrastruktur dasar, tahapan pemindahan kantor pemerintahan, kementerian dan lembaga hingga pengaturan tata kota.

Mulai dari mempertahankan alur sungai, penghijauan, pengaturan lalu lintas, pengaturan agar tidak terjadi urbanisasi ke kota baru, hingga pembiayaan pembangunan yang harus melibatkan swasta.

"Semua diatur secara tegas, termasuk pembatasan ketinggian bangunan hanya sampai 300 meter. Juga diatur bagaimana pasokan bahan makanan, kebutuhan barang-barang manufaktur," ujarnya.

Darmayanti menjelaskan, hasil kunjungannya tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai masukan yang bisa menjadi pedomam dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota termasuk pengembangan hingga pendanaannya.

"Yang penting dalam membangun ibu kota baru pemerintah harus melibatkan swasta. Tapi swasta yang benar-benar bekerja, jangan ada kongkalikong di sana," kata Darmayanti.

Sementara itu Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono mengatakan Pemerintah Indonesia harus belajar dari berbagai negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota seperti Kazakhatan.

"Pemimpin Kazakhstan sendiri mengakui tahapan pemindahan ibukota tahun 1997 tidak selalu mulus, banyak tentangan dari masyarakatnya. Kazakhstan saat awal-awal proses pemindahan ibu kota terkendala biaya, terutama selepas dari Uni Soviet negara itu tidak memiliki duit banyak," ujar Rahmat.

Namun ujarnya, bahwa dalam pemindahan sebuah ibu kota negara harus diikuti dengan sistem yang kuat sehingga pembangunan dan pengembangannya sesuai dengan perencanaan.

"Sampai sekarang mungkin bisa dikatakan pembangunan kota Kazakhstan sudah mencapai 90 persen, tapi tidak bisa juga disebut 100 persen, karena pembangunannya masih tetap berjalan hingga saat ini," ujarnya.