DIDADAMEDIA, Pontianak - Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Abelnus mendukung penuh rencana pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

"Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT Ke-74 RI di Gedung DPR, menyatakan kepada masyarakat untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Kita selaku anak Kalimantan tentu sangat mendukung," ujarnya di Pontianak, Jumat (16/8/2019).

Ia memberikan catatan agar ketika ibu kota pindah ke Kalimantan maka yang perlu diperhatikan adalah sejahterakan masyarakat lokal.

"Kembali, kita dukung pemerintah pusat merealisasikan rencana tersebut asalkan eksistensi kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat dijamin oleh Pemerintah," ujar dia.

Menurut Abelnus, Suku Dayak sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan jangan sampai diabaikan oleh pemerintah, terutama budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat harus diakomodir oleh pemerintah pusat.

"Gedung atau kantor instansi pemerintah harus menggunakan corak motif lokal sehingga mereka merasa dihargai sebagai tuan rumah," ujarnya.

Selain itu, menurut Abelnus, untuk bidang pendidikan, pemerintah harus memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat setempat, seperti mengalokasikan kuota khusus dalam rekrutmen Akademi Kepolisian, Akademi Militer dan sekolah-sekolah kedinasan pemerintah lainnya, yang selama ini sangat sulit untuk diakses masyarakat suku asli.

"Untuk bidang ekonomi, pemerintah harus memberikan alokasi khusus untuk daerah, seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses dana dari bank, baik bank milik pemerintah maupun bank swasta untuk menambah modal usaha," katanya.

Untuk bidang budaya dan politik, katanya, pemerintah harus membangun perkampungan budaya suku setempat sebagai investasi masa depan atau bisa menjadi objek wisata negara.

Abelnus juga meminta agar pemerintah menghapus istilah program transmigrasi. Menurutnya, hal itu tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Pulau Borneo. Bahkan, katanya, di Negara Eropa sudah tidak ada lagi istilah transmigrasi.

"Transmigrasi tidak perlu lagi untuk Pulau Borneo, berdayakan masyarakat setempat tanpa harus mendatangkan masyarakat dari luar Pulau Kalimantan. Masih banyak hal lainnya juga harus diperhatikan," katanya.