DIDADAMEDIA, Bandung - Pemkot Bandung menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp2,56 triliun pada 2019. Hingga saat ini, PAD dari sektor pajar telah tercapai sekitar Rp1,4 triliun atau 48% dari target.

"Ini masih jauh dari target pendapatan pajak di Kota Bandung. Oleh karenanya, kami mengimbau kepada para wajib pajak taat dan tepat membayar pajak," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Arief Prasetya pada acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah Kota Bandung, Jalan Aceh, Kamis (8/8/2019).

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebelum waktu jatuh tempo. Pasalnya agar terhindar dari denda, ia mencontohkan, untuk Pajak Bumi dan bangunan (PBB) akan jatuh tempo pada 30 September.

"Apabila lewat maka akan dikenakan denda sebesar 2%. Hal ini juga berlaku untuk pajak air dan tanah," tuturnya.

Sementara untuk pengusaha restoran atau hotel, batas akhir pembayarannya pada tanggal 15 setiap bulannya. Apabila lewat dari itu maka akan dikenakan denda 2%. Jika telat membayar pajak selama 2 bulan maka dikenakan SKPD Jabatan (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan dikenakan denda sebesar 25%.

"BPPD mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan pembayaran tidak mendekati jatuh tempo agar pelayananan bisa lebih maksimal," imbaunya.

Untuk lancarnya pembayaran pajak, Arief mengatakan, BPPD Kota Bandung telah bekerja sama dengan sejumlah pihak agar mempermudah para wajib pajak membayar kewajibannya. Salah satunya bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (bjb).

"Kita bekerja sama dengan bank bjb. Bisa membayar lewat teller, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), e–banking. Ada juga beberapa channel kita buka seperti melalui Tokopedia, Kantor Pos, dan Bukalapak," ujarnya Arief Prasetya

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bank bjb, Haris S. Sinaga mengungkapkan, sebagai bank daerah, bank bjb berusaha untuk membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

"Bank bjb telah menjalin kemitraan dengan Indomaret, Tokopedia dan Bukalapak. Sehingga tidak menjadi alasaan lagi bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak," ujarnya.

Menurut Haris, hadirnya kemudahan tersebut, masyarakat tidak perlu antre di bank. Cukup dengan smartphone maupun datang ke channel yang sudah berkolaborasi mempermudah pembayaran pajak.

"Masyarakat ternyata cukup antusias dengan layanan ini. Pasalnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja secara real time," kata Haris.

Selain PBB, Bank bjb juga memfasilitasi masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan. Bank bjb juga akan berusaha memperluas kemitraan demi mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak, seperti mencoba menjalin kerja sama dengan GoPay.