DIDADAMEDIA, Jakarta - Pemerintah kembali membahas rencana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan dengan menekankan visi untuk jangka panjang.

"Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bertopik Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden Jokowi, sejumlah institusi yang bertugas mengkaji harus mempertimbangkan pemilihan wilayah berdasarkan sejumlah hal, yakni faktor risiko kebencanaan baik itu banjir, gempa bumi, kemudian kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, ketersediaan lahan, infrastruktur, kajian keekonomian, kajian demografi, kajian sosial politik, hingga kajian pertahanan keamanan.

Presiden menjelaskan pemindahan ibu kota harus dipersiapkan untuk visi periode yang sangat panjang.

"Sekali lagi kita memutuskan ini, saya memutuskan, nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai kepala negara, kita harus melihat visi besar 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," kata Presiden Jokowi menegaskan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan wilayah yang direncanakan menjadi tempat ibu kota baru pemerintahan yakni di Pulau Kalimantan.

Kendati demikian, pemerintah masih terus mengkaji sejumlah provinsi yang ada di pulau tersebut untuk mencari wilayah yang paling baik.

Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan antara lain ketersediaan lahan, faktor risiko bencana, faktor pertahanan dan keamanan, kondisi sumber daya air, hingga sektor sosial masyarakat.