DIDADAMEDIA, Bandung - Kasus pengibaran bendera hitam bertuliskan tauhid di lembaga pendidikan di beberapa daerah di Jawa Barat cukup mendapatkan perhatian dari Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.

Peristiwa pengibaran bendera dengan kalimat tauhid yang menjadi ciri atau identitas HTI terjadi saat kegiatan ramadan di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat saat kegiatan pesantren ramadan. Selain itu juga terjadi di salah satu SMA di Kabupaten Bandung dan SMA Negeri Kabupaten Sukabumi.

Atas temuan kasus tersebut, Pemprov Jabar pun tengah mendalaminya sebagai langkah pencegahan radikalisme. "Sudah ada tiga kejadian (pembentangan bendera tauhid di lembaga pendidikan) yang informasinya sampai ke kami," kata Wagub Uu ditemui di RS Bhayangkara Sartika Asih, Jalan Moh Toha, Kota Bandung, Senin (23/7/2019).

Pengibaran bendera bertuliskan tauhid di Kabupaten Bandung Barat, terjadi saat kegiatan pesantren ramadan, dimana seorang guru ngaji dan beberapa muridnya membentangkan bendera itu yang dianggap terlarang di kelas. "Fotonya sudah beredar itu, kepala sekolah sudah dipanggil," ucap dia.

Kasus kedua, seseorang anak SMA di Kabupaten Bandung menbentangkan bendera serupa di sekolah. Dalam foto yang beredar, siswa SMA itu menyebut bahwa  kelompok pemilik bendera itu hebat, disiplin, arif, dan bijaksana. Wagub pun telah mendapati foto pelajar tersebut.

"Kasus ketiga terjadi di salah satu SMA Negeri di Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu. Kepala sekolah SMA tersebut sudah dipanggil," jelas Wagub Uu.

Uu enggan memastikan bendera yang dibentangkan itu apa karena bisa menimbulkan multitafsir. Menururt Uu ada yang menyebut bendera yang dibentangkan di lembaga pendidikan itu merupakan bendera tauhid yang menjadi identitas organisasi terlarang di Indonesia.

Saat ini pihaknya meminta bantuan Polda Jabar dan TNI. Pemprov Jabar sebagai pembina SMA dan SMK negeri, bekerja sama dengan TNI dan Polri akan melaksanakan kegiatan pencerahan ke guru dan murid tentang cinta tanah air dan sebagainya.

"Soal salah benarnya itu tergantung polisi. Kami selaku pemprov dengan kewenangan atas SMA, akan mempelajari lebih dalam atas kasus ini," ungkap Uu.