DIDADAMEDIA, Jakarta - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menyebut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PP) yang menjadi Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin gagal dalam menjalankan tugas sebagai menteri.
"Pak Lukman gagal dalam menjalankan tugas menteri. Juga gagal membenahi Kementerian Agama," kata Maman Imanulhaq pada diskusi "Polemik: Ngebut Munas Jelang Pembentukan Kabinet" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Menurut Maman, kalau datang ke Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, halaman parkir di kementerian tersebut jelek, dibandingkan dengan halaman parkir di kementerian lainnya. "Kalau halaman parkirnya saja jelek, menterinya juga jelek," kata Maman.
BACA JUGA :
Ketika ditanya oleh pemandu diskusi apakah pada kabinet mendatang, menteri agama perlu diganti, anggota Komisi VIII DPR RI segera mengelak, dengan mengatakan oal pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden.
"Kalau soal diganti atau tidak, silakan tanya kepada Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Wakil Sekjen PKB ini.
Maman menegaskan, pada kabinet mendatang, siapapun menteri agama yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, dia adalah orang yang pemberani, serta menunjung tinggi Pancasila dan konsisten menjaga NKRI.
Pada kesempatan tersebut, Maman juga menyindir bahwa Menteri Agama Lukman Hakim terkesan membiarkan adanya jual beli jabatan di kementeriannya.
Sementara itu, politisi PPP Ahmad Baidowi yang juga menjadi pembicara pada diskusi tersebut, menegaskan, mengukur kinerja menteri tidak bisa hanya dilihat dari halaman parkir di gedung kementerian. "Halaman parkir dan kinerja menteri tidak ada kaitannya," katanya.
Menurut dia, ada lembaga lain yang mengukur kinerja kementerian dan lembaga, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit laporan keuangan di semua kementerian dan lembaga.
Ahmad Baidowi yang akrab disapa Awik juga menyindir Maman Imanulhaq dengan mengatakan, Maman IManulhaq melontarkan pernyataan tersebut karena juga ingin menduduki jabatan menteri agama pada pemerintahan berikutnya.
