DIDADAMEDIA, Bandung - Pemprov Jawa Barat terus melakukan inovasi untuk mendongkrak pendapatan daerahnya. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam Rakernas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi se-Indonesia bertajuk 'Optimalisasi Pajak Daerah' di Crowne Plaza Hotel Bandung, Kamis (18/7/2019).

Menurut UU,  Bapenda Jawa Barat sendiri telah menerima banyak penghargaan dari berbagai lembaga atas inovasi dan prestasi yang diraih. Inovasi teranyar adalah Samsat J’bret atau Samsat Jawa Barat 'Ngabret.'

Program tersebut merupakan inovasi dan kolaborasi  Tim Pembina Samsat Jawa Barat untuk memudahkan Wajib Pajak saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

Lewat layanan tersebut, pembayaran PKB Tahunan Provinsi Jawa Barat Wilayah Hukum Polda Jawa Barat kini bisa dilakukan di Polsek, Indomaret, Alfa Mart, Alfa Midi, hingga melalui financial technology seperti Tokopedia, Bukalapak dan Kaspro.

"Intinya kita permudah masyarakat untuk membayar pajak, kita ciptakan inovasi supaya bayar pajak mudah, murah, dan cepat," kata Uu.

Meski begitu, Uu berujar masih banyak target yang harus dicapai terkait pendapatan daerah. Saat ini, jumlah penunggak pajak kendaraan mencapai sekitar 30% dari total wajib pajaknya. Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar aparat penegak hukum, seperti pola operasi gabungan bersama Tim Pembina Samsat, agar efektif menghadirkan sikap taat pajak.

Selain itu, kata Uu, insan pajak sendiri harus memberi pelayanan prima serta rajin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perpajakan. "Komunikasi dengan masyarakat adalah kunci, salah satunya bisa dengan aktif di jagat digital," ucap Uu.

"Jangan pakai gaya lama, harus cepat, pelayanan, prima, mudah, dan cepat. Insyaallah pendapatan daerah akan meningkat dari tahun ke tahun," tambahnya.

Adapun pendapatan daerah dari sektor perpajakan menjadi penting dan strategis untuk menyokong pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, Rakornas yang digelar pun bakal membahas strategi peningkatan pajak daerah untuk mendukung pembangunan.

Ikut dibahas terkait perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor, PKB, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pemenuhan pajak air permukaan, dan sejumlah topik terkini lainnya.

"Rakernas juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan daerah berorientasi kepada seluruh program dan sukses sesuai dengan rencana," kata Hening.

Selain para pejabat struktural Bapenda dari berbagai provinsi di Indonesia turut hadir Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Hendrawan.