DIDADAMEDIA, Bandung - Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Maluku Utara sepakat melakukan kerja sama dalam 25 bidang. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (9/7/2019).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi pembangunan antara Jawa Barat dan Maluku Utara sekaligus mengoptimalkan sumber daya. Tujuannya, tentu saja, supaya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi tersebut meningkat.

Dalam sambutannya, Abdul Ghani Kasuba mengatakan bahwa pihaknya ingin belajar ke Jawa Barat yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. Dia pun menilai Jawa Barat sebagai provinsi maju, baik dari segi pembangunan insfrastuktur maupun pelayanan publik.

“Kita ingin belajar dengan orang Jawa Barat yang punya SDM yang sudah kuat, dan saya, kami datang ini untuk belajar,” katanya.

“Atas dasar itu, kami berkeinginan untuk membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,” lanjutnya.

Pada tahap awal, kerja sama yang dijajaki dalam bidang Perikanan dan Pertanian. Maka, ditandatangani pula kesepakatan kerja sama antara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara terkait andon penangkapan ikan.

Secara keseluruhan, Pemprov Maluku Utara melibatkan setidaknya 22 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam kerja samanya dengan Pemprov Jawa Barat. “Kepada OPD yang lain agar secepatnya menindaklanjuti dengan OPD Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan secara detail tentang isi kesepakatan,” ucap Abdul Ghani Kasuba.

Sedangkan, Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil-- mengaku bahagia dengan adanya kerja sama antar-provinsi tersebut. Dengan tangan terbuka, kata Emil, Jawa Barat ingin saling belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami dengan senang hati, dengan tangan terbuka, ingin saling belajar terhadap saudara kami di Maluku Utara,” ucapnya saat memberikan sambutan. “Dengan MoU ini saya meyakini dimulai dari pimpinannya memberikan komitmen, setelah dengan semangat ditindaklanjuti dan ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Emil menambahkan, kesejahteraan masyarakat berawal dari sebuah hubungan ekonomi. Hal itu perlu didukung oleh investasi dan jaminan kondusivitas sosial politik dan keamanan.

“Kesejahteraan itu datangnya dari sebuah hubungan ekonomi, bensinnya investasi. Investasi datang kalau ada informasi yang memadai. Investasi kalau ada jaminan sosial politik dan kondusivitasnya baik,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi bidang Perikakan dan Kelautan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kemudian, bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Pengembangan Pelayanan Publik, Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengembangan Teknologi Informatika, Penelitian Pengembangan dan Inovasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, Perpustakaan dan Kearsipan, dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.