DIDADAMEDIA, Bandung - Komisi V DPRD Jawa Barat mengapresiasi kerja keras Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar yang telah menyosialisasikan informasi PPDB 2019. Namun sayang, sosialisasi tersebut dinilai kurang efektif karena masih banyak orangtua siswa kebingungan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya usai melakukan rapat pertemuan membahas permasalahan PPDB bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil dan Satpol PP Jawa Barat, di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin (24/6/2019).

"Dinas sudah kunjungi 5.000 lebih SMP dan sudah bekerja keras. Tapi sosialisasi kurang efektif, mudah-mudahan kedepan bisa diperbaiki jadi mohon efektivitas sosialisasi diperbaiki," ujar Hadi.

Hadi menjelaskan, indikator kesuksesan sebuah sosialisasi adalah ketika pihak penerima informasi memahami dan bergerak sesuai arahan sosialisasi. Tetapi nyatanya masih minim dengan dibuktikan antrean orang tua siswa membeludak saat mendaftarkan anaknya di hari pertama PPDB.

Padahal menurut Hadi, anda saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut bantu menyosialisasikan informasi PPDB, khususnya terkait hal kabar bohong (hoaks) bahwa peserta yang datang lebih awal akan diterima lebih dahulu di sekolah tersebut.

"Evaluasi juga kalau perlu orang nomor 1 yaitu Gubernur ikut sosialisasi waktu itu. Ajak jangan datang subuh-subuh, kemarin kan ngga ada," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, hoaks yang beredar di masyarakat karena sosialisasi yang kurang efektif. Alhasil para orang tua termakan informasi liar tersebut.

Dia menjelaskan, informasi yang seharusnya diketahui orang tua adalah Misalkan kuota penerimaan di sebuah sekolah hanya tersisa dua orang lagi, namun ada lima orang yang punya nilai jarak dan nilai lainnya yang sama, maka yang diprioritaskan diterima adalah mereka yang mendaftar lebih awal.

"Jika terjadi jumlah kursi sedikit dan yang tersisa nilainya sama maka yang datang duluan lah yan diprioritaskan, nah itu dipotong, padahal kan bersyarat kalimat itu," ucapnya.