DIDADAMEDIA, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, berpesan bagi orang tua yang anaknya tidak berhasil diterima di SMA/SMK atau sekolah formalnya lainnya, agar tetap memberikan pendidikan kepada anaknya. Salah satu solusi pendidikan yang bisa diberikan yakni pondok pesantren.
Uu mengatakan itu saat meninjau langsung proses PPDB di kedua SMA Negeri 8 dan SMK Negeri 3 Kota Bandung, Jalan Solontongan, Kota Bandung, Senin (17/6/19).
Pada PPDB 2019, SMA Negeri 8 Kota Bandung menerima 370 peserta didik baru dari lima jalur dan zonasi. Di antaranya Jalur Zonasi Jarak Murni, Jalur Zonasi Kombinasi, Jalur Zonasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Jalur Zonasi Prestasi (NHUN dan Non-NHUN), serta jalur Perpindahan Orang Tua. Sementara kuota yang tersedia di SMK Negeri 3 Kota Bandung mencapai 680 peserta didik.
Wagub mengingatkan bagi peserta didik yang gagal masuk sekolah melalui sistem PPDB, agar tidak berkecil hati. Sebab Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdapov) Jawa Barat mempunyai berbagai program untuk mendorong agar anak usia sekolah di Jawa Barat bisa terus mengenyam bangku pendidikan.
"Makanya tidak usah pesimis, ada program-program atau kebijakan lain dari pemerintah, termasuk dari mereka yang tidak mampu tapi ingin melanjutkan sekolah," jelas Wagub.
"Kami pun punya program untuk mendorong mereka supaya bisa bersekolah, karena tanggung jawab pemerintah dalam proses belajar mengajar ini," lanjutnya.
"Kepada orang tua yang tidak bisa memasukkan anaknya ke tingkat SMA/SMK, jangan sampai anak itu tidak belajar," pesannya.
Menurut Wagub, di Jawa Barat saat ini telah banyak lembaga pendidikan nonformal atau pondok pesantren yang berkualitas. Bahkan telah banyak pesantren yang menghasilkan lulusan dengan kualitas tidak kalah dengan pendidikan formal.
"Di Jawa Barat ada lembaga pendidikan yang sudah umum bahkan hadir sebelum ada pendidikam formal, yaitu pondok pesantren," ungkap Wagub.
"Dan kami yakin produk (lulusan pondok pesantren) tidak kalah dengan produk pendidikan formal. Banyak pemimpin yang lahir jebolan pondok pesantren," tambahnya.
Untuk meningkatkan kualitas pondok pesantrenJawa Barat segera memiliki perda pendidikan keagamaan yang di dalamnya mengatur pondok pesantren. Perda prakarsa Pemdaprov Jabar sedang dibahas di DPRD. "Insyaallah dengan lahirnya (perda), pesantren akan mendapatkan porsi dari APBD provinsi Jawa Barat," ucap Wagub.
"Pondok pesantren nanti akan mendapatkan bantuan secara reguler dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka akan mendapatkan bantuan bukan dari pos hibah, tetapi (anggaran) biasa yang kontinu dari pemerintah. Jadi, tidak usah pakai proposal," katanya.
