DIDADAMEDIA, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengeluarkan imbauan yang salah satu isinya memperingatkan kepada seluruh kader partainya tidak menyingung lagi terkait Kongres Luar Biasa (KLB).

"Iya betul itu saya yang keluarkan," kata Amir saat dikonfirmasi terkait himbauan yang dikeluarkan Wanhor Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dalam imbauan yang tersebar melalui pesan singkat itu, poin pertama disebutkan bahwa seluruh kader diminta untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB dan hal lain terkait dengan itu.

Kedua, menurut Amir, seluruh kader diminta untuk tidak melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait dengan konflik internal termasuk kegiatan jumpa pers yang mewakili partai di semua tingkatan.

Ketiga, apabila apabila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Wanhor.

Hal itu agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku.

Keempat menurut Amir, Dewan Kehormatan Demokrat akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku.

"Untuk sementara saya jangan dulu memberikan apa pun mengimprovisasi di luar dari pada itu, kecuali ada reaksi atau ada hal yang menjadi alasan buat saya untuk menambahkan," ujarnya.

Sebelumnya, senior Partai Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Politisi senior Demokrat yang tergabung dalam gerakan ini, antara lain Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Mereka mendesak DPP Partai Demokrat menggelar KLB, sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru karena dinilai perolehan suara Demokrat di Pemilu 2019 anjlok.

Perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014 mencapai 10,9% lalu turun menjadi 7,7% di Pemilu 2019.