DIDADAMEDIA - Wakil Bupati Bogor yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan meminta warga, termasuk kader partai agar tidak datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Jumat (14/6/2019).

Iwan menjelaskan, para pendukung capres/cawapres nomor urut 02 harus mengikuti permintaan yang disampaikan Prabowo Subianto lewat video yang diunggah di YouTube. Dalam pidatonya, Prabowo meminta para pendukungnya untuk tidak mendatangani Mahkamah Konstitusi saat sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 digelar.

"Jadi saya mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil yang memang diputuskan oleh MK. Imbauan dari Capres nomor 02 juga udah jelas, harus diterjemahkan Capres itu mengimbau untuk tidak hadir, tidak mendatangi tempat sidang," ujarnya kepada awak media usai apel Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu di Mako Polres Bogor, Kamis (13/6/2019).

Iwan sebagai orang yang juga terlibat dalam kontestasi Pilpres menganggap kalah ataupun menang dari hasil Pemilu sebagai hal yang biasa. Maka, ia berharap agar pihak yang kalah dalam kontestasi ini bisa legowo.

"Kita sebagai organisasi partai politik, yang namanya kontestasi pilpres hal yang biasa, lima tahunan. Kalau kalah biasa, menang juga biasa. Kalah harus menerima dengan legowo, dengan catatan kita melalui proses hukum," kata Iwan.

Sementara itu, apel yang digelar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor menurutnya untuk menjaga kondusifitas wilayah selama proses sengketa Pilpres berlangsung di MK.

"Ini dalam rangka untuk berkomitmen menjaga stabilitas dan kondusifitas di teritorial Kabupaten Bogor. Masyarakat, saya mengimbau dan mengajak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bernegara di Kabupaten Bogor," tuturnya.

Sementara itu, di tempat yang sama pemimpin Apel, Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky mengatakan bahwa kegiatan pengamanan akan mulai dilakukan pada 14 Juni 2019, sesuai tanggal sidang perdana sengketa Pilpres di MK.

"Pasukan Gabungan TNI POLRI di Kabupaten Bogor disiapkan untuk Antisipasi Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)," ujarnya.