Jelang Sidang PHPU Pilpres, Ulama di Jabar Ajak Warga Rawat Persatuan

jelang-sidang-phpu-pilpres-ulama-di-jabar-ajak-warga-rawat-persatuan Ilustrasi. (Net)

DIDADAMEDIA, Bandung - Sejumlah tokoh agama di Jawa Barat mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan melawan segala bentuk upaya memecah belah bangsa.

Hal itu disampaikan tokoh agama di Jabar setelah melihat suhu politik cenderung mulai menghangat kembali jelang sidang yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan oleh capres/cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto/Sandiaga Uno.

Ketua Umum Yayasan Assalaam, KH Habib Syarief Muhammad Al-Aydarus mengimbau dan mengajak, masyarakat untuk menjaga kondufitas serta menahan diri dan tidak termakan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan segala bentuk aksi yang melanggar hukum. Habib Syarief menegaskan, menentang segala bentuk tindakan yang hanya membuat masyarakat resah.

"Kalau misalnya model penyelesaian seperti itu (kekerasan) justru akan menyebabkan terhambat proses demokrasi di Indonesia. Masih banyak cara-cara yang lebih santun, lebih beretika. Kemudian proses-proses hukum kan sudah di sediakan itu kan merupakan kesepakatan awal," terang Habib Syarief.

Ia turut mengajak masyarakat guna bersama-sama menjaga kondusivitas yang ada di lingkunganya masing-masing. Ajakannya itu, agar masyarakat tidak terpengaruh adanya provokasi kekerasan maupun berbagai tindakan yang melanggar hukum dari oknum yang tak bertanggung jawab.

"Akibat dari itu semua, akhirnya kerugian di tanggung bersama. Perekonomian juga terhambat. Apalagi yang namanya nyawa, itu tidak bisa ada nilai. Bangsa ini harus mulai melakukan proses pendewasaan, dewasa dalam berpikir, bersikap dan sebagainya," ucapnya.

Ia pun menentang keras apapun segala bentuk kekerasan yang ditimbulkam hanya untuk segelintir orang. Ia menilai kekerasan tidak ada manfaatnya bagi kepentingan umat. "Saya sangat menentang keras hal kekerasan dalam bentuk apapun. Cara kekerasan seperti itu saya tidak melihat manfaatnya," ungkapnya.

Hal senada juga di ungkapkan Kyai Asep Jahid, pimpinan pondok pesantren Miftahul Falah. Ia berharap masyarakat Jabar dapat menerima apapun yang diputuskan MK.

"Mudah-mudahan masyarakat Jabar juga menerima apa yang menjadi keputusan MK itu. Baik paslon 1 dan 2 tujuannya baik. Mari kita jadi Indonesia negara yang aman dan nyaman bagi semuanya," tuntasnya.

Editor: redaktur

Komentar