DIDADAMEDIA, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak seruan melakukan gerakan people power yang belakangan berubah istilahnya menjadi gerakan kedaulatan rakyat untuk menanggapi hasil Pemilu 2019.

Pasalnya, MUI Jabar menilai gerakan kedaulatan rakyat atau people power berpotensi memecah belah bangsa. "Itu terindikasi dapat memecah belah bangsa, untuk itu kami tidak sependapat dengan gerakan tersebut," Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei di Bandung, Rabu (15/5/2019).

Rachmat meminta masyarakat untuk mendukung dan menerima hasil dari Pemilu. Dia menilai penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, serta petugas lainnya, sudah bekerja maksimal dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan demokratis.

Sependapat dengan MUI, tokoh PW NU Jabar Asep S Abdillah juga mengatakan gerakan people power merupakan gerakan tidak mendasar. Kegiatan itu, tak semestinya dilakukan.

"Intinya kalau memang anggap pemilu ini curang dan sebagainya, kan ada cara untuk menyampaikan. Bukan dengan berkumpul saja, ini kan konyol," kata dia.

Gerakan people power menjadi isu hangat yang tengah dibahas oleh berbagai kalangan masyarakat setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Gerakan ini muncul karena adanya tudingan bahwa kubu petahana yang tengah berkuasa melakukan kecurangan secara masif, sistematis, dan terstruktur pada Pemilu 2019.