DIDADAMEDIA, Bandung - Sejak bulan Maret 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat telah merancang action plan mewujudkan program Buruh Juara, Migran Juara dan Milenial Juara.

Di hadapan sejumlah awak media, Kepala Disnakertrans Jawa Barat Ade Afriandi, membeberkan sudah ada enam action plan yang sedang dikerjakan.

Pertama, percepatan pengupahan yang mengarah pada reformasi pengupahan. Kedua, mendorong penguatan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pengawasan dengan hubungan industrial.

Ketiga, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, baik lokal, regional maupun internasional. Keempat, optimalisasi mobile training unit di desa-desa agar calon tenaga kerja yang ada di desa tidak lari ke kota.

 Kelima, membuat sistem informasi navigasi migran service center. Keenam, membuat konsep democration of labour yang sudah dicoba pada saat May Day 2019 dengan mengadakan May Day menjadi ajang kreativitas buruh tanpa mengurangi apa yang menjadi tuntutan buruh.

“Keenam action plan ini juga merupakan jawaban atas rilis BPS terkait data pengangguran di Jawa Barat yang tertinggi seindonesia. Artinya, kami sudah merancang program agar angka pengangguran bisa diturunkan,” katanya.

Dijelaskan, mengenai percepatan reformasi pengupahan, Disnakertrans membentuk satuan tugas (task force) yang terdiri dari para profesional dan lembaga yang kompeten. “Task force ini supaya kita terdorong untuk meng-hire mindset kami. Kami tidak berbicara jabatan, ketokohan atau apa, tapi kita berbicara soal profesionalitas,” jelasnya.

Kemudian, terkait hubungan industrial dan pengawasan, Disnanertrans dalam detail action plan-nya akan merevitalisasi lima unit pelaksana tugas dinas (UPTD) yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Revitalisasi ini bertujuan, agara para pelaksana lapangan memiliki wawasan regional dan global.

“Makanya, kami masukkan Internasional Labour Organization (ILO) masuk ke dalam task force untuk memberikan pelatihan kepada tenaga pengawas dan mediator yang ada di 5 UPTD,” imbuhnya.

Tidak hanya UPTD, BLK yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pun akan direvitalisasi. Pasalnya, evaluasi internal merekomendasikan kesepahaman bersama antara unit-unit kerja yang ada di Diskanertrans, baik provinsi maupun kabupaten kota di bidang pelatihan, hubungan industrial, produktivitas, penempatan tenaga kerja, dan pengawasan.

“Kurang koordinatif dari hasil evaluasi kemarin. Sehingga, antara kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja yang ada tidak sesuai. Maka, muncullah angka pengangguran terbesar dari lulusan SMA/SMK yakni menyumbang 16 persen,” tambahnya.

Sementara, untuk mobile training unit, intinya calon tenaga kerja di desa tidak berlarian ke kota dan mengisi tenaga kerja yang dipersiapkan untuk bekerja di Bumdes.

Sedangkan, sistem informasi migran service center digunakan sebagai navigasi Disnakertrans untuk melacak trek para tenaga kerja Jawa Barat yang bekerja di luar negeri, sehingga ada back up data yang memudahkan kebijakan. “Kami ingin calon tenaga kerja harus terekam, dari mulai pendaftaran, penempatan sampai dengan pulang lagi,” ungkapnya.

Ade berharap, dengan action plan yang sudah dibuat, secara berangsur-angsur angka pengangguran di Jawa Barat bisa ditekan dan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi produktivitasnya.

“Mudah-mudahan dengan langkah yang sudah kami buat bisa membantu masyarakat, baik yang sudah bekerja maupun yang akan bekerja. Termasuk membantu pengusaha dalam mempertahankan usahanya di Jawa Barat,” pungkasnya.