DIDADAMEDIA, Bogor - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kabupaten Bogor, perlu dilakukan uji coba sebelum beroperasi pada 2020.

"Mungkin sebulan atau dua bulan sebelumnya kita harapkan ada uji coba. Jadi, dengan uji coba tersebut kita akan melihat sesungguhnya kapasitas bisa menampung 1.600 ton per hari," katanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Pada Selasa (7/5/2019), Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.

Daddy berharap, TPPAS Nambo dapat menjadi proyek percontohan bagi daerah lain sehingga semua wilayah di Jawa Barat memiliki tempat pemrosesan dan pengelolaan akhir sampah yang tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita tidak perlu dipusingkan dengan urusan sampah karena sekarang sampah masih menjadi persoalan yang serius," katanya.

TPPAS Lulut Nambo akan menjadi fasilitas pengolahan sampah modern pertama di Indonesia. Teknologi yang digunakan adalah MBT (mechanical biological treatment) untuk mengubah sampah menjadi refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menjalin kerja sama dengan PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL) sebagai pemenang lelang proyek pengolahan sampah regional. Nilai investasi proyek tersebut 46 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp600 miliar.

Sementara itu, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Bodetabekjur memastikan sejumlah kerja sama dan rencana yang sudah disusun sejak kepemimpinan BKSP beralih dari Banten ke DKI Jakarta akan direalisasi terkait pemanfaatan TPPAS Nambo.

Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan dari hasil pertemuan dengan Sekretaris BKSP Bodetabekjur Tri Kurniadi beberapa waktu lalu, ada sejumlah poin penting dihasilkan mulai dari persoalan komposisi anggota Pemprov Jabar yang harus diwakili eselon III dan IV hingga kerja sama di bidang pembangunan.

"Lalu yang menyangkut pembangunan TPS sampah Nambo ada usulan DKI Jakarta bisa ikut serta untuk pembuangan sampahnya. Kita akan laporkan ke Pak Gubernur. Kalau dengan Banten sudah, dengan Tanggerang Selatan," katanya.