DIDADAMEDIA, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp27 miliar per tahun untuk uang intensif 2.000 petugas penyuluh Keluarga Berencana (KB) tingkat provinsi yang bertugas di desa-desa.

Anggaran tersebut sudah berjalan beberap tahun lalu, sejak zaman Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Begitu pun di era kepemimpinan Ridwan Kamil para biaya operasional Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) itu dianggarkan kembali untuk melanjutkan tugasnya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program KB.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan, berbeda dengan masa gubernur sebelumnya, kini para penyuluh KB tersebut mendapat dua tambahan tugas pokok.

Jika sebelumnya mereka diberi mandat bagaimana mengendalikan laju penduduk, kini ditambah dengan membantu peningkatan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi stunting.

"Jadi konten dikuatkan lagi, sehingga tugas bukan hanya mengendalikan penduduk, tetapi ada dua tambahan yaitu stunting dan masalah ekonomi masyarakat pedesaan. Tujuannya masyarakat desa sejahtera dan mengurangi urbanisasi ke kota," ujar Iwa dalam acara pengarahan kepada ribuan penyuluh KB se-Jawa Barat, di SOR Arcamanik, Bandung, Sabtu (4/5/2019).

Di Jawa Barat menurutnya ada kurang lebih 5.600 desa dan 645 kelurahan, jika menghitung tenaga PNS yang hanya 1.300 orang maka mustahil kalau hanya PNS yang turun tangan.

Oleh karena itu, peran penyuluh KB sangat penting dan dari satu petugas mengurusi dua hingga tiga desa untuk menyosialisasikan program-program pemerintah.

Mereka pun diberi uang insentif Rp1.000.000 per bulan. Angka tersebut diakui Iwa sudah cukup bagi para petugas yang merupakan warga setempat desa.

"Bagi tenaga penyuluh, satu juta rupiah sebulan sudah cukup, artinya bisa menghidupi karena di desa itu beda, jadi warga desa setempat yang diangkat," imbuhnya.

Terkait upaya membangun kualitas sumber daya manusia, dua dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa difokuskan mengejar target selama lima tahun kedepan. Di samping berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Jabar.

"Khususnya dalam lima tahun kedepan 30 persen stunting masyarakat Jabar bisa menjadi zero stunting berkat dukungan tim penggerak ini," pungkasnya.